Duh, Ratusan Ribu Warga Pekanbaru Belum Punya Jamkes
BPJS KESEHATAN

PEKANLIVE.COM,PEKANBARU- Ratusan ribu warga di Kota Pekanbaru belum punya jaminan kesehatan. Mereka belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Data dari Dinas Kesehatan Pekanbaru hingga Desember 2019 silam, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sesuai data layanan mencapai 1.117.000 jiwa. Jumlah warga yang belum punya jaminan kesehatan berkisar 144.000 jiwa.

"Kita sedang kumpulkan data. Kita berupaya untuk mendata warga yang belum punya jaminan kesehatan," terang Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, Sabtu (11/2/2019).

Pihaknya sudah membahas hal ini dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Mereka kordinasi dengan dinas sosial untuk mendata warga yang layak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN-KIS.

Proses pendataan bersama dinas sosial untuk memastikan PBI tepat sasaran. Apalagi pada intinya pemerintah kota berupaya memberi akses layanan dan jamin kesehatan untuk warga.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Pekanbaru berkisar  203.098 orang. Jumlah PBI daerah atau yang dibiayai APBD mencapai 41.517 jiwa pada Desember 2019.

Jumlah ini belum termasuk penerima Kartu Pekanbaru Sehat (KPS) yang terintegrasi ke PBI daerah sebanyak
4.581 jiwa.

Total PBI daerah di Kota Pekanbaru mencapai 46.098 jiwa. Sedangkan jumlah PBI dari APBN mencapai 157.000.

"Jadi PBI di Kota Pekanbaru jumlahnya lebih dari 200 ribu jiwa," jelasnya.

Amin menyebut bahwa proses verifikasi dan validasi terus dilakukan. Apalagi data PBI berpedoman pada Basis Data Terpadu (BDT) Kementrian Sosial.

Warga miskin yang belum masuk dalam PBI nantinya bisa ikut dalam program Kartu Pekanbaru Sehat (KPS). KPS ini sama seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dulunya.

Program KPS untuk membantu biaya layanan kesehatan bagi warga yang tidak punya jaminan kesehatan. Ia tidak menampik masih ada yang belum punya jaminan kesehatan mandiri maupun PBI.

KPS nantinya fokus kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Proses pendataannya melibatkan lurah, camat dan dinas sosial.

Mereka yang masuk dalam program KPS bakal mendapat layanan di klas III. Pemerintah kota ingin memastikan penerima KPS belum dapat jaminan kesehatan.

Apalagi warga yang di dalam BDT belum terdata menyeluruh. Warga pendatang di Kota Pekanbaru pun punya kesempatan memperoleh KPS.

Khususnya bagi mereka belum terdaftar sebagai PBI daerah atau PBI APBN. "Jadi kita berupaya agar penerima KPS adalah masyarakat miskin dan tergolong rentan miskin," ujar pria yang menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru ini. (redaksi)